Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau LKPP mencatat transaksi pengadaan barang/jasa yang berpihak pada Produk Dalam Negeri (PDN) dan Usaha Mikro Kecil dan Koperasi (UMKK) melalui platform e-katalog semakin meningkat. Hal itu disampaikan Ketua LKPP Hendrar Prihadi pada Rapat Koordinasi Nasional Pengadaan (Rakornas) Tahun 2023.
“Saat ini kinerja PBJ nasional berada pada level positif yang harus kita pertahankan dan tingkatkan. “Saya bersyukur atas segala upaya yang telah kita lakukan untuk menjadikan PBJ lebih baik lagi,” kata Hendrar.
LKPP menyatakan pelaksanaan pengadaan PDN melalui penyedia pada tahun 2023 sebesar 90%. Jumlah ini lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 76%. Sedangkan implementasi produk UMKK terhadap pelaksanaan pengadaan melalui penyedia meningkat dari 36,1% menjadi 37,6% (data per 27/10/2023).
Selain hal di atas, pencapaian jumlah produk yang ditampilkan di katalog elektronik melampaui target 5 juta produk yang diinstruksikan Presiden RI Joko Widodo pada tahun 2023. Khususnya, pada tahun 2023 yang ditampilkan sebanyak 6,9 juta produk. Katalog elektronik dengan total nilai transaksi mencapai Rp 161,3 triliun. Capaian tersebut meningkat dari target tahun sebelumnya sebanyak 2,4 juta produk siaran dengan total nilai transaksi Rp93,9 triliun.
Namun Hendrar mengatakan, dari keseluruhan Rencana Umum Pengadaan (RUP) tahun 2023, belanja pemerintah senilai Rp1.175,56 triliun dengan rincian dari penyedia sebesar Rp810,92 triliun. Dari jumlah tersebut, baru terealisasi Rp529,51 triliun atau 65,3% dari total rencana.
Artinya, sekitar 34,7% dari total belanja pemerintah RUP masih belum terealisasi. Oleh karena itu, LKPP terus mendukung upaya peningkatan implementasi tersebut, salah satunya dengan meningkatkan kinerja sistem pengadaan melalui platform katalog elektronik baru yang dapat menciptakan pengadaan yang dapat dipercaya, andal, dan mudah digunakan.
“Manfaat pengadaan barang/jasa melalui katalog elektronik dapat mempercepat, transparan, mengefektifkan dan mengefektifkan proses pengadaan sehingga pemanfaatan anggaran pemerintah dipercepat, masyarakat langsung merasakan manfaatnya, dan pemerataan ekonomi dapat terwujud. ,” pungkas Hendrar.
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Teten Masduki yang hadir dalam forum yang sama juga menyampaikan terima kasih kepada LKPP atas upaya LKPP dalam meningkatkan penggunaan PDN dan UMKK dalam belanja pemerintah.
“Saya memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada LKPP yang secara konsisten dan sistematis memanfaatkan PBJP untuk pengembangan industri dalam negeri khususnya UKM,” kata Teten.
Teten juga mengungkapkan Kementerian Koperasi dan Sumber Daya Manusia akan tetap berkomitmen mendukung transformasi PBJ dengan fokus penguatan UKM. “Kami ingin PDN dibeli dan kualitasnya terus ditingkatkan agar lebih sesuai dengan PBJ yang bisa dipenuhi oleh UMKM, sehingga KLPD perlu melakukan pembelian produk UMKM dengan melakukan konsolidasi pengadaan dan penggantian produk impor dengan produk PDN,” kata Teten. .
Suntingan: Eva Martha Rahayu
Swa.co.id
Quoted From Many Source
